KEABSAHAN PENERIMAAN PENSIUN TERPIDANA ANGGOTA DPR RI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

Keabsahan penerimaan uang pensiun anggota DPR RI yang ditinjau dari Undang�Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang diketahui kemudian hari sebagai terpidana,
tetapi anggota DPR RI tersebut tetap mendapatkan uang pensiun dan tunjangan hari
tua hingga sekarang, hal ini dianggap tidak adil dan tidak pantas jika anggota DPR
RI tersebut masih menerimanya. Permasalahannya, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1980 tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dana pensiun yang sudah diberikan
dapat dibatalkan atau diganti rugi karena anggota DPR RI tersebut telah melanggar
hukum dan merugikan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan
bahwa penerimaan uang pensiun anggota DPR RI yang diketahui kemudian
menjadi terpidana menjadi sah bilamana anggota DPR RI telah mengundurkan diri
terlebih dulu secara hormat sebelum ditetapkannya sebagai terpidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No 12 Tahun 1980. Sedangkan, akibat hukum
terhadap penerimaan uang pensiun anggota DPR RI yang telah mengundurkan diri
terlebih dahulu dan dikemudian hari dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana
akan memberatkan keuangan negara dan menimbulkan ketidakadilan di
masyarakat.
Kata Kunci : Keabsahan, Pensiun, Terpidana, Hak Keuangan, Pengunduran Diri