SINKRONISASI PROGRAM KEPARIWISATAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2024 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Pariwisata merupakan sektor pembangunan yang telah berkembang
menjadi sektor perekonomian diberbagai wilayah, termasuk Provinsi Bengkulu
dengan beragam objek wisata daerah yang sangat potensial dikembangkan sampai
ke mancanegara. Mengingat potensi tersebut, telah dijalankan program unggulan
Visit 2020 Wonderful Bengkulu sebagai strategi meningkatkan pariwisata. Namun
sebagai program unggulan dalam tatanan prosedur terkendala dengan belum
adanya RIPB terbaru sebagai pedoman wajib pembangunan kepariwisataan.
Penelitian ini difokuskan pada persoalan sinkronisasi antara Program Pariwisata
di Provinsi Bengkulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-
2025, serta hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisitaan di Provinsi
Bengkulu dengan menggunakan metode penelitian normatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang�undangan dengan menggunkan sumber data-data primer dan sekunder dari teori,
asas, norma, doktrin, dan pasal-pasal peraturan terkait. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diungkapkan
dalam bentuk kata-kata yang telah dianalisis sehingga mampu menerangkan suatu
permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat
ketidakharmonisan antara Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dengan Peraturan Daerah
Nomor Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 serta
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan
kepariwisataan di Provinsi Bengkulu dengan tidak terjalin kerjasama dan
sinergitas yang memperlihatkan egosentris antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemangku kepentingan.
Kata Kunci : Pembanguanan Pariwisata, Singkronisasi Aturan dan Hambatan