KEABSAHAN KEDUDUKAN WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS GUBERNUR YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Pejabat
Pelaksana Tugas (Plt) ini menghambat penyelenggaraan Pemda karena dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pelaksana Tugas Gubernur tidak dapat
menjalankan tugas jabatannya dengan efektif karena Plt hanya bersifat sementara
dan tidak memiliki kewenangan seperti pejabat definitifnya. Masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana keabsahan kedudukan Wakil
Gubernur sebagai Plt Gubernur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Akibat Hukum
terhadap penetapan Wakil Gubernur sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber hukum
yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Prosedur yang digunakan
berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan
untuk memuat kutipan. Penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya
dilakukan dengan penelusuran buku-buku dan internet. Pengolahan bahan hukum
dilakukan dengan mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
kemudian diinventarisir menyesuaikan substansi guna mempermudah analisis
bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
yuridis kualitatif. analisis keabsahan penetapankedudukan wakil gubernur sebagai
Plt oleh Mendagri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan Wakil Gubernur menjadi
Pelaksana Tugas Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri atas dasar Peraturan
Menteri Dalam Negeri merupakan keputusan/penetapan yang tidak sah dan cacat
yuridis yang bersifat substansial. Dan terjadi perubahan kewenangan wakil
gubernuryang semulabersumber dari atribusi menjadi kewenangan Pelaksana
Tugas Gubernuryang bersumber dari Mandat yang diberikan oleh Menteri Dalam
Negeri.
Kata kunci : Keabsahan, Wakil Gubernur, Pelaksana Tugas, dan Menteri
Dalam Negeri.