PERLINDUNGAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN DI KELURAHAN PADANG NANGKA KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan
memberikan pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah, agar tercipta
keadilan melalui pemberian perlindungan hukum orang yang berhak atas tanah.
Salah satu aspek pengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah
penyelenggaraan pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam
peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat
dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah masyarakat Kecamatan Singaran Pati melakukan
perubahan data fisik yaitu luas bidang tanah yang terkena pembangunan pelebaran
jalan dan untuk mengetahui perlindungan hukum sertipikat hak milik atas tanah
akibat pembangunan pelebaran jalan di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan
Singaran Pati Kota Bengkulu. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian
hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan
Singaran Pati sampai saat ini belum melakukan pendaftaran perubahan data fisik
di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dikarenakan berbagai faktor seperti, biaya
yang dianggap cukup mahal, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan
pendaftaran dianggap lama dan dengan tidak didaftarkannya perubahan luas tanah
akibat pelebaran jalan ini menyebabkan sertipikat hak milik atas tanah yang telah
terdaftar tidak memiliki Perlindungan Hukum dengan berkurangnya objeknya luas
luas tanah.
Kata Kunci: Perubahan Data Fisik, Luas Tanah, Pelebaran Jalan, Kota Bengkulu.