PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Penelitianini mendeskripsikan pelimpahan kewenangan Bupati dibidang
perizinan kepada Camat dengan melakukan penelitian empiris pada pelaksanaan
urusan pemerintahan dibidang perizinan oleh camat di Kabupaten Bengkulu Utara
dan hambatan yang dihadapi oleh Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
dibidang perizinan.Data dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan
cara melakukan interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait
dan teori-teori hukum berkaitan dengan pelimpahan kewenangan Bupati dibidang
perizinan kepada Camat. Hasil penelitian menjelaskan bahawa pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang perizinan oleh Camat tidak berjalan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat karena dalam
praktiknya, urusan bidang perizinan maupun non perizinan dilakukan oleh Dinas
Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bengkulu Utara. Terjadi tumpang tindih kewenangan, tidak adanya kepastian
hukum terhadap layanan di bidang perizinan dan terdapat hambatan yuridis dan
hambatan teknis selama pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perizinan
dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
Kata Kunci: pendelegasian wewenang, camat, pemerintahan daerah.