TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA CUCI PAKAIAN (LAUNDRY) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JASA CUCI PAKAIAN (LAUNDRY) DI KOTA BENGKULU

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku
usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian yang sesuai dengan nilai kerugian yang
dialami oleh konsumen. Sementara di 9 Kecamatan di Kota Bengkulu banyak pelaku usaha jasa
(Laundry) memberikan ganti kerugian yang tidak sesuai dan tidak mengganti rugi secara penuh
dengan kerugian yang dialami oleh konsumen jasa (Laundry) di 9 Kecamatan di Kota Bengkulu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Untuk menjelaskan dan menggambarakan
tanggung jawab pemilik jasa cuci pakian (Laundry) terhadap kerugian yang dialami pengguna
jasa cuci pakaian (Laundry) di Kota Bengkulu (2) Untuk menjelaskan standar ganti rugi apabila
terjadinya suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa cuci pakaian
(Laundry) di Kota Bengkulu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis�empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat pula disebut
dengan penelitian lapangan. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling yaitu pemilihan elemen sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan
kecakapan sesuai dengan tujuan peneliti (sampel non random). Pengolahan dan analisis data
dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak penyedia jasa cuci
pakaian (Laundry) yang tidak bertanggung jawab dari penelitian yang dilakukan di 18 penyedia
jasa cuci pakaian (Laundry) terdapat 7 penyedia jasa cuci pakaian (Laundry) yang memberikan
bentuk pertanggung jawaban banyaknya juga penyedia jasa cuci pakaian (Laundry) yang tidak
menggunakan nota sebagai ketentuan/ perjanjian antara kedua belah pihak, apabila terjadinya
suatu kerugian seperti kehilangan dan tertukar dan tidak memuaskan tuntutan dari pengguna jasa
untuk untuk kembalinya pakaian yang hilang/ tertukar, berdasarkan hasil wawancara masih
banyak yang belum memahami dan menerapkan apa yang terdapat didalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil wawancara di 18
penyedia jasa cuci pakaian (Laundry) di 9 kecamatan di Kota Bengkulu belum dilaksanakannya
standar ganti kerugian seperti pada standar ganti rugi berdasarkan perjanjian baku ada beberapa
penyedia jasa yang tidak menggunakan suatu kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk nota.
Kata Kunci : Tanggung jawab, Laundry, konsumen, perlindungan konsumen.