PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI ANTARA NASABAH DENGAN BANK BTN CABANG BENGKULU

Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik
yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu
kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi
oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu
lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran
kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit bermasalah terjadi
karena adanya kompromi dalam prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan
oleh bank sehingga debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman yang
diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditentukan. Akibatnya apabila bank tidak bertindak cepat melakukan
penyelesaian kredit bermasalah, mutu kredit debitur dari golongan lancar akan
terus mengalami penurunan menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan
bahkan menjadi kredit macet.Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini
adalah yuridis empiris, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan
masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat,
sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang
didasarkan pada tujuan tertentu. Pada prinsipnya penyelesaian kredit
bermasalah di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bengkulu dilakukan
dengan dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian
kredit bermasalah diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemanggilan debitur
untuk melakukan penjadwalan kembali. Penagihan secara langsung terhadap
debitur merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan
selain pencarian benda jaminan kredit melalui penjualan dibawah
tangan.Adapun kendala-kendala yang sering timbul dalam perjanjian kredit ini
yaitu wanprestasi dari debitur, untuk mengatasi masalah tersebut pihak PT BTN
(Persero) melakukan cara-cara yaitu dengan musyawarah, dengan cara ini
diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan.
Dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan yang
terakhir dapat melalui pengadilan, hal ini dapat ditempuh apabila pihak PT BTN
(Persero) merasa dirugikan oleh debitur dapat mengajukan permohonan ganti
kerugian melalui pengadilan, tentu saja memerlukan proses waktu yang panjang
dan memakan biaya yang banyak.
Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Pemilikan Ruma