TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDAULATAN (SOUVEREIGNTY) DAN HAK BERDAULAT (SOUVEREIGN RIGHTS) NEGARA DI LAUT MENURUT UNCLOS 1982 (Kasus Tiongkok -Indonesia Di Laut Natuna)

Ada perbedaan persepsi antara Indonesia dan Tiongkok mengenai laut Natuna
Utara. Menurut Indonesia laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE Indonesia
yng dikenai hak berdaulat sementara Tiongkok menyatakan bahwa laut Natuna
Utara bagian dari Laut Cina Selatan berdasarkan pengaturan Nine dash line.
Klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line ini menghimpit wilayah laut
Indonesia sehingga terjadi tumpang tindih wilayah laut Indonesia dan Tiongkok
padahal kedua negara sama-sam meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations
Conventation On The Law Of The Sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa
tentang hukum laut) namun Tiongkok tetap menggunakan aturan yang lama
padahal Tiongkok sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun
1996.adapun tujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang kedaulatan
(souvereignty) dan hak berdaulat (souvereignty rights) dilaut menurut UNCLOS
1982 Untuk mengetahui tindakan Tiongkok dilaut Natuna sesuai dengan
UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, pertama ketentuan mengenai kedaulatan negara dilaut diatur dalam Pasal
2 UNCLOS 1982 dan mengenai hak berdaulat diatur dalam Pasal 33, 56 dan 76
UNCLOS 1982. Kedua, tindakan Tiongkok di aut Natuna tidak sesuai dengan
UNCLOS 1982.
Kata Kunci: Kedaulatan, hak berdaulat, Nine-Dash Line