PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANNGI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KEPAHIANG

Tindak pidana peredaran narkotika merupakan masalah besar yang sedang
menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa indonesia saat ini.
Perkembangan peredaran narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak
hanya di daerah perkotaan saja tapi telah merambah ke daerah plosok (
pendesaan). Peredaran narkoba yang semakin “menggila” di samping berakibat
sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, pada akhirnya dapat
pula menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional. Peredaran
narkoba di Indonesia saat ini berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan,
termasuk Provinsi Bengkulu terkhusus di Kabupaten Kepahiang. Dengan
masifnya peredaran narkotika di Kabupaten Kepahiang maka perlu
ditanggulangi.Untuk Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana
peredaran gelap narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti
kepolisian, jaksa, hakim dan dibantu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau
Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) dan masyarakat itu sendiri dengan tidak
menggunakan narkotika.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran
aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika
di Kabupaten Kepahiang dan untuk mengatahui faktor penghambat yang dihadapi
aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika
di Kabupaten Kepahiang. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis
penelitian hukum empris. Sumber penelitian data digunakan adalah data primer
dan skunder. Analisis data dalam dalam penelitian ini dengan analisis secara
sistematis, kerangka berpikir induktif-deduktif dan sebaliknya. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui aparat penegak hukum sudah melakukan tindakan preventif
dan represif. Untuk faktor penghambat aparat penegak hukum dalam
menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Kepahiang
adalah fakator kurangnya sarana fasilitas, faktor kurang, faktor aparat penegak
hukum khususnya penyidik kurang profesional, faktor kurangnya partisipasi
masyarakat.
Kata Kunci: Peran, Aparat Penegak Hukum, Menanggulangi Tindak
Pidana peredaran Narkotik