KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Praktik korupsi pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang sebagai
Pelaku Utama, tetapi juga dibantu oleh satu orang atau lebih yang disebut
Penyertaan. Hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai
hubungan bahkan menjadi patokan untuk menentukan pertanggungjawaban
peserta terhadap delik. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat
dipidananya orang yang tersangkut dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana ajaran penyertaan dihubungkan dengan
pertanggungjawaban pidana dalam penyajian Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan sanksi terhadap penganjuran (uitlokker) Pasal 55 KUHP dalam tindak
pidana korupsi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bengkulu Utara. Serta
menganalisis dasar pertimbangan penyidik tidak menetapkan pelaku tindak pidana
korupsi dalam Putusan No. 354/Pid/B/2010/PN.AM. Jenis penelitian ini adalah
yuridis normative. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kasus
dengan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang
didapat diolah dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan
mengggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
doktrin penyertaan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dan
terhadap penganjur (uilokker) dalam pasal 55 ayat 1 angka (2) KUHP. Tidak
ditetapkannya pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat dikarenakan seringkali
sikap batin atau mens rea dikesampingkan sehingga terdapat perbedaan
pemahaman dalam menetapkan bentuk doktrin penyertaan.
Kata Kunci : Korupsi, Penyertaan, Penganjuran (Uitlokker)