PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELEGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, sudah banyak daerah
otonom yang ditetapkan pemerintah. Persoalannya daerah otonom baru banyak
yang belum mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketidak mampuan daerah otonom
itu ditunjukkan dengan belum mandiri dalam hal keuangan, pelayanan belum
prima, kemudian kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan,dan
bagaimana konsekuensi dari Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode
penelitian empiris. Anlisis penelitian dilakukan secara yuridis. Penelitian
menunjukkan bahwa pertama EKPPD Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan
berdasarkan kelengkapan data, keakuratan data, dan kondisi fisik lapangan yang
disajikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Tengah.
Hasil dari penilitian ini penulis menyimpulkan bahwa nilai dari evaluasi yang
dilakukan, belum menunjukkan keadaan asli daerah yang bersangkutan.
Dikarenakan setiap daerah berusah untuk membuat laporan sesuai dengan standar
pelayanan umum pemerintahan daerah. Kedua konseskuensi dari Pelaksanaan
EKPPD masih dirasa sangat kurang efektif karena hanya berupa sanksi
administrasi, konsekuensi dari ini adalah untuk daerah yang berkinerja rendah
akan dialakukan peningkatan kapasitas daerah, dan untuk daerah-daerah yang
berkinerja tinggi akan diusulkan untuk diberikan penghargaan.
Kata kunci : Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pemerintahan Daerah