GHIFARY, DWI PUTRANTO and Emelia, Kontesa and M.Yamani, Yamani (2020) STATUS HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI DESA PASAR PEDATI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![tesis [thumbnail of tesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI GHIFARY DWI PUTRANTO B1A016235.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (974kB)
Abstract
Sempadan Pantai merupakan Kawasan Lindung yang tidak boleh
dilakukan pembangunan yang merusak lingkungan fungsi pantai. Di Desa Pasar
Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat sertipikat
Hak Milik yang berada di Sempadan Pantai berupa bangunan dan perkebunan
masyarakat. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana
status hukum penguasaan dan pemilikan tanah pada Kawasan Sempadan Pantai di
Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah? (2)
Bagaimana Perlindungan hukum pemilikan tanah pada Kawasan Sempadan Pantai
di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan dan pemilikan tanah
yang berada dalam kawasan Sempadan Pantai dan mengetahui perlindungan
hukum pemilikan tanah pada kawasan sempadan pantai, jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dilapangan
menyatakan bahwa dahulunya Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah tidak masuk dalam kawasan sempadan pantai,
sehingga masyarakat dapat mengajukan Hak Atas Tanah. Tetapi seiring
berjalannya waktu terjadi kondisi alam yang mengakibatkan abrasi di pinggir
pantai menyebabkan kawasan yang dulunya tidak masuk sempadan pantai
akhirnya sekarang masuk sempadan pantai.
Kesimpulan hasil penelitian ini ialah Status Hak Milik yang terletak di Kawasan
Sempadan Pantai Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten
Bengkulu Tengah mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian bagi
pemegang hak. Perlindungan hukum pemegang hak milik secara preventif
dilakukan pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,
sedangkan perlindungan secara represif tetap dijamin kepastian hukumnya sampai
tanah tersebut diadakan untuk kepentingan umum yang nyata dilaksanakan
Pemerintah (Pengadaan Tanah) melalui proses hukum yang baik, sehingga tidak
mengurangi konsep kepemilikan hak milik atas tanah.
Kata Kunci: sempadan pantai, penguasaan, pemilikan
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 26 Sep 2023 02:52 |
Last Modified: | 26 Sep 2023 02:52 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/16351 |