IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KOTA BENGKULU

Salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak Kantor Urusan Agama
Kecamatan berasal dari biaya nikah yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan
Agama Kecamatan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya
Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan Menteri
Agama ini, diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan, di setiap
Kota atau Kabupaten yang ada di Indonesia. Adapun rumusan permasalahan yang
akan diteliti adalah: (1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan
Agama Kecamatan Di Kantor Urusan Agama Kecamtan Se-Kota Bengkulu? (2)
Apakah biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diberikan
oleh calon pengantin di luar ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya
Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat
diklasifikasikan sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?. Metode penelitian yang
digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah metode penelitian
yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peraturan Menteri
Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Atas Biaya Nikah dan/ atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan, sudah diimplementasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Se�Kota Bengkulu yaitu, dalam hal ketentuan biaya nikah, penyetoran dan
penerimaan, pencairan, penggunaan, dan pelaporannya. (2) Biaya nikah atau rujuk
di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diberikan oleh calon pengantin
diluar ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016, tidak pernah
diterima oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan Petugas Pencatat Nikah saat
melakukan layanan bimbingan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan Se-Kota Bengkulu. Hal ini karena biaya nikah atau rujuk di luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diberikan oleh calon pengantin tersebut,
dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan gratifikasi yaitu, perbuatan pemberian
hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, sebagaimana
diatur di dalam Pasal 12 b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi. Suap menyuap merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam
begitu juga tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan
karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezhaliman
terhadap sesama. Di dalam al Qur‟an, Surat Al-Baqarah Ayat ke-188, Surat Al�Maidah Ayat ke-42, Surat Al-Maidah Ayat ke-62 dan Ayat ke-63, dan untuk
hadist yang menjelaskan tentang keharaman Suap menyuap diriwayatkan oleh
Imam At Tirmidzi dalam Sunannya.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Agama, Penerimaan Negara
Bukan Pajak Atas Biaya Nikah di luar KUA Kecamatan.