ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU

Proses perencanaan pembangunan pariwisata di kota Bengkulu merupakan program
dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RPJM provinsi Bengkulu 2005-2010.
Adapun visi pembangunan Provinsi Bengkulu 2005-2010. Ada enam fokus bentuk kawasan
wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu rekreasi pantai, wisata
urban, wisata rakyat, wisata air, wisata ecotourism dan wisata pelabuhan. Pada kawasan
wisata rakyat Pantai Panjang sejumlah fasilitas yang akan dibangun adalah lokasi khusus
untuk piknik (sarana dan prasarana penunjang berupa Bengkulu Indah Mall, food centre, food
stall, picnic area, skate park, water playground, amphiteater, fountain plaza, dan viewing
tower), sport centre ( sport plaza, foot ball stadion, lapangan tenis, ruang ganti dan tribun
tenis, lapangan sepak bola pantai, lapangan volley pantai, volley ball plaza, lapangan basket
dan jogging track) dan hotel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
kebijakan tentang pengembangan obyek wisata Pantai Panjang dilihat dari kewenangan
pengelolaan kawasan Pantai Panjang dan bagaimana kebijakan tentang pengembangan obyek
wisata Pantai Panjang ditinjau dari aspek lingkungan; dan aspek kelembagaan. Jenis
Penelitian dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini
menggunakan teknik penelitian kepustakaan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tehnik
analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa
pengelolaan kawasan Pantai Panjang merupakan wewenang pemerintah Kota Bengkulu
karena dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan
Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dapat disimpulkan bahwa Pantai
Panjang merupakan wewenang pemerintah Kota Bengkulu. Sepanjang Pantai Panjang banyak
dilakukan pembangunan dan ada beberapa bangunan permanen yang dibangun pada garis
sempadan pantai. Padahal, sempadan pantai merupakan kawasan perlindungan setempat yang
hendaknya merupakan green belt atau sabuk hijau. Pembangunan dilakukan tanpa melakukan
AMDAL terlebih dahulu. Selain itu, kebijakan pembangunan yang telah direncanakan dan
dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA), arahan pola pemanfaatan dan pengembangan ruang kawasan Provinsi Bengkulu
dan arahan pengembangan kawasan budidaya Kota Bengkulu. Pada RIPPDA disebutkan
bahwa rencana pengembangan zona kawasan wisata di Kota Bengkulu khususnya Pantai
Panjang, spesifikasi pengembangan produk wisatanya berupa wisata alam pantai. Sedangkan
pada rencana pemerintah provinsi yang akan melakukan pembangunan berupa Bengkulu
Indah Mall, sport centre dan hotel tidak sesuai dengan konsep wisata alam pantai. Karena
apabila dilihat dari konsep pembangunananya Pantai Panjang dikonsep menjadi kawasan
wisata yang modern. Begitu juga dengan arahan pola pemanfaatan dan pengembangan ruang
kawasan Provinsi Bengkulu serta arahan pengembangan kawasan budidaya Kota Bengkulu
yang saling berhubungan dengan RIPPDA bahwa Pantai Panjang merupakan kawasan wisata
berupa wisata alam pantai.