PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI BENGKULU

Pada pemilu 2019, kasus pelanggaran pidana seperti masih saja terjadi salah satunya di
Provinsi Bengkulu. Adapun jumlah temuan pelanggaran pidana yang terjadi di Provinsi
Bengkulu sebanyak 16 temuan Pelanggaran Pidana Pemilu. Tujuan penelitian ini yakni untuk
mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum tindak pidana pemilu menurut
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu. Dan
Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tindak pidana pemilu menurut Undang�Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu. Metode
penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum,
yaitu sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan
hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan;
bahwa 1). Pengaturan penegakan hukum tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu, diatur dalam Bab II tentang
Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, penegakan hukum tindak pidana pemilu dilakukan melalui
pembentukkan Gakkumdu sebagaimana diatur pada Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun
2017, bahwa Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting
dalam penanganan tindak pidana pemilu. Untuk penyelesaian tindak pidana pemilu diatur
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak
Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum. 2). Penerapan tindak pidana pemilu menurut
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu,
belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum baik dari
penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sehingga proses penanganan tindak pidana pemilu
dihentikan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.