RIMPLEMENTASI KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II DI KOTA BENGKULU

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis Implementasi
Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Di Kota Bengkulu (2)
Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan aturan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis empiris. Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis
ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam
pelaksanaannya penjualan secara lelang telah berjalan dengan baik dan telah
sesuai dengan aturan yang atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (2) Adanya faktor
keterbatasan wewenang antara Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas
II juga merupakan salah satu permasalahan yang ada, karena lelang yang sering
dilakukan adalah Lelang Eksekusi, yang mana ini adalah merupakan
kewenangan dari Pejabat Lelang Kelas I, sedangkan Notaris adalah merupakan
Pejabat Lelang Kelas II yang mana hanya memiliki kewenangan pada
Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela saja.
Kata kunci : Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang Kelas II