PENGUATAN POSISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Berangkat dari gambaran lemahnya kedudukan Kejaksaan RI di atas, perlu
kiranya mendudukan Kejaksaan RI secara proporsional agar mandiri dan
independen dalam perspektif teori Negara hukum dan teori pembagian
kekuasaan menjadi dasar peneliti ingin meakukan penelitian.Metode penelitian
yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menyatakan Kedudukan
Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berada di ranah eksekutif menimbulkan
ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam ketentuan
Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan hanya disebutkan secara
implisit sebagai “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka
banyak pihak yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang
beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan
kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Penguatan
kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui judicial review
ke Mahkamah Konstitusi dibandingkan melalui amandeman yang terbentur
dengan syarat-syarat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.
Judicial review dapat dilakukan, mengingat Mahkamah Konstitusi beberapa kali
membuat terobosan hukum melalui putusan yang progresif dalam upaya untuk
memenuhi kebutuhan bangsa dan melalui putusan tersebut permasalahan
berkaitan dengan konstitusi mampu terpecahkan.
Kata Kunci: Penguatan Posisi, Kejaksaan, Undang-Undang Dasar 1945