ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Penelitian ini memiliki urgensi, dimana saat ini ada ketidakharmonisan dan
adanya ketidak sinkronan posisi fatwa yang bersifat umum dan khusus
terutama fatwa perbankan syariah yang dikeluarkan oleh MUI oleh sebab itu
penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan Fatwa yang
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem hukum di
Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Apabila ditafsirkan dengan
teori kelembagaan negara, dari teori kelembagaan negara yang dikemukakan
oleh Aristoteles akan terdapat dua kedudukan fatwa yang saling berlawanan
dalam kedudukannya di sistem hukum indonesia yaitu:1) kedudukan fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem peraturan perundang-undangan
di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan tidak termasuk dalam hukum positif yang berlaku di
Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.2) Fatwa MUI dapat
menjadi hukum positif ketika fatwa tersebut merupakan suatu produk hukum
dan substansinya diadopsi dan ditetapkan oleh organ negara atau lembaga
negara yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menganut
sistem hukum civil law, dimana kedudukan MUI dalam ketatanegaraan
Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur
ketatanegaraan. Hal tersebut mempengaruhi kedudukan Fatwa MUI dalam
Sistem Hukum di Indonesia yang tidak sama dengan Negara lainnya.
Kata Kunci: Kedudukan, Fatwa MUI, Sistem Hukum Indonesia