PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BIDANG UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DI KOTA BENGKULU

Terdapat 4.322 UMKM yang beroperasi di Kota Bengkulu namun hanya
1.404 UMKM yang memiliki izin, padahal OSS memberikan kemudahan
pendaftaran izin usaha. Perbedaan OSS dengan perizinan sebelumnya yaitu dalam
sistem perizinan pemohon izin memenuhi syarat terlebih dahulu barulah
mendapatkan izin usaha, melalui OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha
terlebih dahulu barulah melengkapi syarat. Penelitian ini untuk mengetahui
tentang pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara OSS bidang UMKM,
dan untuk mengetahui hambatan dalam penerbitan perizinan berusaha melalui
OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Metode penelitian
menggunakan metode penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara
yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perizinan
berusaha terintegrasi secara OSS bidang UMKM di Kota Bengkulu belum
terlaksana sebagaimana mestinya karena banyak UMKM yang belum memiliki
izin tetap beroperasi tanpa memiliki izin usaha dari OSS, karena Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 hanya mengatur sanksi bagi Aparatur Sipil
Negara yang bertugas sebagai pemberi layanan perizinan berusaha dan tidak ada
aturan yang mengatur sanksi untuk pelaku UMKM yang belum memiliki izin
usaha. Hambatan dalam penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS bidang
UMKM di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 disebabkan oleh beberapa faktor :(1) hukumnya yang tidak komprehensif
mengatur tentang sanksi apabila UMKM yang tidak memiliki izin usaha melalui
OSS,(2) masih terbatasnya petugas di DPMPTSP dalam memberikan pelayanan
perizinan berusaha,(3) sarana dan fasilitas yang masih belum memadai, (4)
masyarakat masih kurang mengerti tentang proses pendaftaran perizinan berusaha
melalui sistem OSS.
Kata kunci : Pelaksanaan, Perizinan Berusaha, OSS,UMKM