PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DI KAWASAN TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU

Dalam beberapa tahun terakhir banyak ditemukan pelanggaran pada kawasan Jalur
Hijau , Taman Kota dan Tempat Umum di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh
pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah
Kota Bengkulu, seperti masih ada beberapa pedagang yang berjualan pada area
jaluar di Jl. S. Parman, Jl. Basuki Rahmat, dan Jl. Cendana. Oleh karena itu
penegakan hukum terhadap pelanggaran di Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat
Umum sangat diperlukan, agar tidak semakin banyak masyarakat yang melakukan
pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah imengetahui dan menganalisis penegakan
hukum terhadap pelanggaran di Kawasan tertib Jalur Hijau, Taman, dan tempat
Umum dan mendeskripsikan hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam
penegakan hukum terhadap pelanggaran Di Kawasan Tertib Jalur Hijau, Taman,
dan Tempat Umum di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang kemudian
dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa
pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran di Jalur Hijau, Taman Kota
dan Tempat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bengkulu saat ini belum
berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya upaya pengaman dan kurang
tegasnya pemberian sanksi terhadap para pelanggar. Faktor penghambat yang
dialami dalam melaksanakan penegakan hukum adalah Minimnya jumlah anggota
Satpol PP, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan penegakan hukum,
kurangnya transportasi yang dapat digunakan serta masih rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap ketertiban umum.
Kata Kunci : Jalur Hijau, Taman Kota, Penegakan Hukum, Peraturan
Daerah, Kota Bengkulu.