IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BENGKULU

Birokrasi mengalami banyak masalah seperti kurangnya profesionalisme,
terjadinya kelambanan dalam pelayananan, dan sumber daya manusia yang belum
memadai. Maka perlu langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui
reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, dan
mencari tahu penyebab implementasinya belum optimal. Metode yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap masalah
penelitian. Aspek penelitian diadopsi dari teori Riant Nugroho tentang tahapan
kebijakan implementasi dan teori Sedarmayanti tentang reformasi birokrasi
yang peneliti persempit menjadi dua aspek yaitu penataan sumber daya
manusia, pelayanan dan kualitas pelayanan. Kedua teori tersebut
dikolaborasikan menjadi sosialisasi penataan sumber daya manusia, pelayanan dan
kualitas pelayanan, perencanaan penataan sumber daya manusia, perencanaan
pelayanan dan kualitas pelayanan , pelaksanaan penataan sumber daya manusia,
pelaksanaan pelayanan dan kualitas pelayanan, dan evaluasi bidang sumber daya
manusia dan evaluasi bidang pelayanan dan kualitas pelayanan. Hasil penelitian
menunjukkan dalam aspek sosialisasi kebijakan ditemukan masih banyak ASN
yang belum memahami reformasi birokrasi. Dalam aspek perencanaan pelatihan
bagi ASN dan pelayanan yaitu sudah dilakukan melalui bimtek. Aspek
pelaksanaan penataan SDM dan pelayanan yaitu jumlah ASN yang masih kurang
teutama ASN yang masih muda dan memahami teknologi, sudah ada peraturan
dispilin dan TPP pegawai. Dalam aspek evaluasi yaitu sudah dilaksanakan evaluasi
melalui aplikasi E-kinerja, dan ada setahun sekali evaluasi untuk pegawai akan tetapi
pegawai tetap tidak memahami perkembangan teknologi bahkan jika berurusan
komputer kewalahan. Hal tersebut disebabkan dengan faktor usia, sehingga daya
tanggap dan rasa keingintahuan tidak seperti anak muda lagi. Peneliti menyimpulkan
bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia, pelayanan dan
kualitas pelayanan belum optimal. Implementasi yang belum optimal disebabkan
beberapa hal sebagai berikut : 1) capacity building 2) faktor usia 3) mind-set dan
culture-set