PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEMERKOSAAN MELALUI PELAKSANAAN RESTITUSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI LEBONG

Pemenuhan hak anak korban pemerkosaan melalui pelaksanaan restitusi di
wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lebong berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana. Jaksa mempunyai peran penting, dimana setelah
adanya permohonan dari pihak anak korban dan dilakukan penghitungan besaran
ganti rugi oleh LPSK, Jaksa berkewajiban mencantumkan pembayaran restitusi di
dalam tuntutannya. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah : (1)
Bagaimana pemenuhan hak anak korban pemerkosaan melalui pelaksanaan
restitusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lebong? (2) Apa hambatan yang
dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak anak korban pemerkosaan
melalui restitusi di Kejaksaan Negeri Lebong? (3) Apa upaya mengoptimalkan
pemenuhan hak anak korban pemerkosaan melalui pelaksanaan restitusi di
wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lebong? Penelitian ini termasuk penelitian
yuridis empiris. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Pengolahan data dilakukan dengan metode editing, kemudian dilakukan analisis
data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara berpikir
induktif-deduktif atau sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)
Pemenuhan hak anak korban pemerkosaan melalui pelaksanaan restitusi pada
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lebong, belum diterapkan secara efektif dan
maksimal. (2) Hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan
hak restitusi adalah a. Kurangnya orientasi Jaksa Penuntut Umum terhadap
perlindungan anak korban pemerkosaan, b. kurangnya pengetahuan pihak korban
tentang hak restitusi, c. Jaksa Penuntut Umum terkendala dalam hal koordinasi
dan konsultasi kepada LPSK. (3) Upaya optimal agar pemenuhan hak anak korban
pemerkosaan dapat terpenuhi adalah a. Peran aktif LSPK dalam hal pemberian
informasi dan sosialisasi terkait hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan, b.
adanya kesepahaman aparat penegak hukum dalam memenuhi restitusi sebagai
salah satu hak korban pemerkosaan, c. kantor LPSK dibutuhkan di daerah,
sehingga memudahkan koordinasi dan konsultasi dalam hal pengajuan restitusi.
Kata Kunci : Pemenuhan, Hak Anak Korban, Restitusi