ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 12/PDT.P/2022/PN PTK YANG MENGABULKAN UNTUK MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari atas ribuan
pulau besar dan kecil, serta terdiri dari berbagai suku, budaya serta agama,
dan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan tersebut
menggambarkan keberagaman di Indonesia tetapi semuanya itu
merupakan satu kesatuan, masyarakat yang begitu beragam tersebut
akan membaur serta berinteraksi bersama dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Interaksi antar suku, ras dan agama adalah pintu
awal masyarakat saling mengetahui sehingga dari interaksi tersebut ada yang
berjalan ke tahap perkawinan, bahkan terdapat pula yang melakukan
pernikahan walaupun terkendala beda agama. Hal tersebut lambat
laun dikhawatirkan menimbulkan sebuah permasalahan, jika merujuk pada
norma-norma yang ada dalam agama tentang batasan-batasan tertentu
mengenai perkawinan. Dewasa ini muncul sebuah penetapan Pengadilan
Negeri Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK yang mengabulkan
permohonan untuk mencatatkan pernikahan beda agama. Penetepan tersebut
tentu menarik perhatian jika mengingat aturan yang terdapat dalam UUP
bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing�masing agama kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah menelaah
bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan
perkawinan studi kasus putusan Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK dan
bagaimana peraturan yang berlaku serta norma-norma mengenai perkawinan.
Jenis penelitian ini merupakan (library research), yaitu dengan menelusuri
sumber-sumber data atau literatur yang diperoleh dari aturan yang berlaku,
buku-buku dan lainnya yang memiliki hubungan relevan. Penelitian ini
bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengizinkan
perkawinan beda agama dengan menimbang para pemohon masing-masing
tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada
kepercayaannya masing-masing serta merujuk Pasal 35 huruf (a) Undang�undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Namun, putusan ini tidak didasarkan oleh peraturan yang secara tegas
melarang perkawinan beda agama yaitu pada INPRES Nomor 1 Tahun 1999
tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44. Sehingga
putusan ini hakim tidak memahami hukum yang mengatur tentang
perkawinan beda agama secara menyeluruh. Diharapkan tulisan ini dapat
memberikan pandangan kepada khalayak mengenai problematika
pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.
Kata Kunci: Analisis, Putusan, Pengadilan, Perkawinan Beda Agama.