ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XX/2022 DALAM MENGUJI PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh partai keadilan
sejahtera (PKS) dan melihat peran MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai pelindung
demokrasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dan konsep tentang
Fungsi Mahkamah Konstitusi, Sistem Pemerintahan Presidensial, Presidential
Threshold, Open Legal Policy, Hak Pilih, dan Pemilihan Umum. Pendekatan yang
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan
mengolah data sekunder yang di dapat dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi,
buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
permasalahan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa
Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 73/PUU-XX/2022 terkait pengujian
pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan menolak
permohonan yang diajukan oleh PKS. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan pasal 222 konstitusional karena merupakan Open Legal Policy dan
penguatan sistem presidensial. Namun pasal 222 membatasi partai politik peserta
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi
Pemilihan Umum untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.
Berlakukannya Pasal 222 kurang tepat untuk penguatan sistem presidensial di
Indonesia, dan menyebabkan terhlmangnya hak partai politik untuk mencalonkan
calon presiden dan wakil presiden yang menyebabkan tidak terdapat calon alternatif
dalam pemilu yang dapat mempersempit demokrasi itu sendiri. Presidential
Threshold bukanlah syarat pencalonan, namun syarat pemberlakuan ambang batas
minimum bagi keterpilihan presiden.
Kata kunci : Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi, Sistem Pemerintahan
Presidensial