DESAIN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan
tanggung jawab Negara dan Undang Undang No 2 tahun 2011 menjelaskan
pendidikan politik dilakukan oleh partai poltik. Indonesia merupakan Negara
Hukum dan Demokrasi, dimana masyarakat memiliki hak untuk di pilih dan
memilih. Pendidikan politik oleh partai politik menjadi tidak maksimal kondisi ini
tentunya menyebabkan masyarakat masih terpengaruh dengan politik identitas dan
memiliki pola fikir yang pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis problematika pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik
berdasarkan. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian problematika Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai
Politik dilaksanakan oleh partai politik berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum sesuai dengan harapan dikarenakan belum
meningkatnya kesadaran hak, kesadaran kewajiban, partisipasi politik, inisiatif
masyarakat, kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam
membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa. Selain itu, pelaksanaan pendidikan politik ini tidak di dukung oleh sumber
daya manusia yang professional dan anggaran yang memadai. Kemudian
pendidikan politik dilakukan oleh Partai Politik bukan oleh lembaga pendidikan.
Selain itu, desain Pendidikan Politik Warga Negara berdasarkan Undang Undang
Dasar 1945 harus menjadi tanggungjawab Negara melalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dengan memasukan kurikulum pendidikan politik
pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai pendidikan pendikanan tinggi
negeri atau swasta. Pendidikan politik melalui Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaanya maupun dalam
anggaran yang dibutuhkan.
Kata Kunci: Desain, Pendidikan Politik, Warga Negara