PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT BENGKULU SELATAN

Skripsi ini membahas mengenai salah satu upaya perlindungan khusus bagi
anak sebagai korban kekerasan seksual adalah dengan cara pemulihan psikososial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendampingan
psikososial bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Kepolisian Resort
Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan
pendampingan psikososial terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di
Kepolisian Resort Bengkulu Selatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah
penelitian hukum empiris dimana metode penelitian ini melihat suatu gejala
empirik yang diamati dalam kehidupan yang nyata. Adapun teknik pengumpulan
data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen sebagai sumber data.
Kemudian data yang dianalisis, akan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak sebagai
korban kekerasan seksual sudah dilakukan tetapi belum berjalan secara optimal.
Karena pelaksanaanya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak pada Pasal 69A huruf (c) dimana dalam penanganan anak
korban kekerasan seksual ditemukan permasalahan bahwa pendampingan
psikososial terkendala tidak adanya pemulihan yang dilakukan oleh psikolog di
Bengkulu Selatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pendampingan
psikososial terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh
faktor sarana/prasarana yaitu tidak adanya anggaran untuk kelanjutan penanganan
Psikososial, faktor kebudayaan masyarakat dimana rendahnya respon masyarakat
terhadap kasus kekerasan seksual untuk membuat laporan atau pengaduan ke
pihak Kepolisian dan faktor penegak hukum yaitu tidak adanya psikolog anak dan
Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA). Peneliti
menarik kesimpulan bahwa Kepolisian, Dinas Sosial dan DPPKBP3A dalam
penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual saling berkordinasi, sebagai
bahan evaluasi Pemerintah Daerah kedepannya memperhatikan kasus kekerasan
anak dengan mempertegas regulasi aturan Undang-Undang Perlindungan anak
sehingga tidak terjadi missinterpretasi antar pembuat dan pelaksanaannya.
Kata Kunci : Pendampingan, Psikososial, Anak, Korban Kekerasan Seksual.