TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK SEBAGAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep demokrasi, oleh karena itu pemilu
merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan
negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas
dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting
dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Untuk mewujudkan hal tersebut harus
adanya peraturan yang jelas terkait dengan pemilihan umum baik untuk calon kepala daerah
maupun partai politik. Namun nyatanya masih banyak hal yang belum diatur sehingga
terjadinya penyelewengan tanggung jawab antara partai politik dan calon kepala daerah.
Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas pertama, bagaimana tanggung jawab partai
politik terhadap pemenangan calon kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang pemilihan kepala daerah. Kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul
terhadap partai politik yang mencabut dukungan calon kepala daerah. Penelitian yang
digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka dan data sekunder. Hasil dalam penelitian ini
adalah tanggung jawab partai politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon
kepala daerah melakukan pendaftaran menurut pasal 40 dan 42 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, serta mengawal kemenangan calon kepala
daerah diantaranya melakukan kampanye berdasarkan pasal 63 ayat (1 dan 2) Undang�Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam hal partai politik
menarik dukungan terhadap calon kepala yang di usung dan di dukung akan di kenakan
sanksi administrasi pembatalan calon kepala daerah yang di atur dalam pasal 53 ayat (2)
Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan akan dikenakan
sanksi pidana sebagai bentuk upaya terakhir dalam menindak pelanggaran dalam
penyelenggaraan pilkada yang di atur dalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun
2015 tentang pemilihan kepala daerah.
Kata Kunci : Partai Politik, Hukum, Tanggung Jawab, Sanksi