PERTIMBANGAN PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIBANDINGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KONVENSIONAL DI KOTA BENGKULU

Adanya putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di
Pengadilan Negeri Bengkulu yang lebih rendah dari putusan pidana dalam tindak
pidana konvensional yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena akibat
yang ditimbulkan dari kedua tindak pidana tersebut berbeda. Adapun yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan
jaksa mengajukan tuntutan pidana terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana
konvensional di Kota Bengkulu, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan
pidana terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana konvensional di Kota
Bengkulu, serta latar belakang putusan pidana dalam tindak pidana korupsi sebagian
lebih ringan dibandingkan dengan putusan tindak pidana konvensional di Kota
Bengkulu. Dari segi sifatnya penelitian ini penelitian yang deskriptif empiris, teknik
analisis data adalah analisis data kualitatif. Metode penentuan sampel digunakan
dengan metode purposive sampling, sehingga yang menjadi sampel responden adalah
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, hakim senior di Pengadilan
Negeri Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kasi Pidum dan Kasi Pidsus
Kejari Bengkulu, jaksa senior pada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Data yang
digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dasar pertimbangan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap
tindak pidana korupsi dan dalam tindak pidana konvensional yaitu dengan melihat
hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri terdakwa kemudian
mempertimbangkan perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku tindak pidana, sebab
dilakukannya tindak pidana, keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, peranan
pelaku tindak pidana, dampak perbuatan terdakwa. Bahwa dasar pertimbangan hakim
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana konvensional
yaitu dengan memperhatikan sifat-sifat jahat maupun yang baik dari terdakwa
sebelum memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya yaitu dengan melihat
kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak
pidana, sikap batin pelaku, kehidupan sosial ekomomi pelaku, pengaruh pidana
terhadap pelaku. Bahwa latar belakang putusan pidana dalam tindak pidana korupsi
sebagian lebih ringan dibandingkan dengan putusan pidana dalam tindak pidana
konvensional di Kota Bengkulu disebabkan suatu perkara dengan perkara yang lain
tidak dapat disama-ratakan karena setiap perkara ada hal-hal yang memberatkan dan
yang meringankan, dan hakim wajib mempertimbangkan berat ringannya kesalahan
terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana,
sikap batin pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan pengaruh pidana terhadap masa
depan pelaku.