PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Tujuan utama penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui
perencanaan tata ruang wilayah perbatasan kabupaten/kota berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kedua,
untuk mengetahui penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan
kabupaten/kota dalam rangka antisipasi konflik perbatasan. Untuk mencapai
tujuan tersebut digunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan
analisis bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif yaitu interpretasi bahan
hukum. Hasil penelitian yang didapat, yaitu pertama, perencanaan tata ruang
wilayah perbatasan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dilaksanakan dengan melakukan
koordinasi antara masing-masing wilayah dalam membuat rencana tata ruang.
Selain itu, antara kabupaten/kota hendaknya mengacu pada ketentuan rencana
tata ruang wilayah provinsi. Kedua, penyusunan rencana tata ruang wilayah
perbatasan kabupaten/kota dalam rangka antisipasi konflik perbatasan
meliputi tahapan-tahapan persiapan penyusunan, peninjauan kembali rencana
tata ruang wilayah sebelumnya, pengumpulan data dan informasi, analisis,
konsepsi atau perumusan konsep rencana, legalisasi rencana menjadi
peraturan daerah, serta dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan tersebut, karena hal ini
bersifat lintas administratif yang tentu saja harus melibatkan para pejabat yang
berwenang dengan permasalahan penataan ruang yang mencakup dua wilayah
administratif yang berbatasan tersebut, serta melibatkan partisipasi
masyarakat.