Tanggung Jawab Wali Terhadap Pengurusan Harta Kekayaan Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya di Kota Bengkulu

Pengurusan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya khususnya di
Kota Bengkulu ini masih banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti
mengenai Pengurusan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliaannya
sesuai hukum yang berlaku. Oleh karenanya berbagai aksi sosialisasi pemahaman
tentang hukum perwalian dikalangan masyarakat Kota Bengkulu menjadi hal yang
sangat perlu dilakukan oleh semua pihak terkait. Terkait dengan hal tersebut
semestinya perwalian harus sesuai dengan hukum positif di Indonesia sehingga
memiliki kekuatan hukum tetap. Hukum positif meliputi perwalian terhadap diri
pribadi anak dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi
anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan si anak, mulai dari mengasuh,
memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga
mencakup pemberian pemenuhan segala kebutuhan hidup lainnya. Semua
pembiayaan hidup tersebut menjadi tanggung jawab wali. Sementara itu, perwalian
terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengolah harta benda si anak secara
baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat
perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada
anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu
mengurus diri sendiri. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas
bagaimana tanggung jawab wali terhadap pengurusan harta kekayaan anak yang
berada di bawah perwaliaannya dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang
dihadapi wali dalam pengurusan harta kekayaan anak yang berada di bawah
pengurusannya. Dengan demikian tanggung jawab wali terhadap pengurusan harta
kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya sama halnya dengan tanggung
jawab orang tua terhadap anaknya sendiri sepanjang hak dan kewajiaban
perwaliannya belum dicabut berdasar Undang-Undang. Akan tetapi seorang wali
tidak berhak menjual dan mengadaikan harta benda si anak tanpa adanya kesepakatan
dengan anak yang berada di bawah perwaliaannya itu.