EKSISTENSI PENGATURAN PAJAK PROVINSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, faktor keuangan dipandang
mempunyai posisi yang paling strategis yang akan berpengaruh banyak dalam
menentukan daya guna dan hasil guna pemerintah daerah. Untuk
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, daerah harus
mempunyai keuangan sendiri yang kuat, semakin besar keuangan daerah
semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-
usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan
kesejahteraan pada umumnya. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun DPRD
dituntut untuk sekuat tenaga menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam hal ini berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perda
merupakan salah satu bentuk keputusan penguasa yang berwenang yang sifatnya
tertulis dan berbentuk peraturan, suatu produk yang merupakan hasil karya
penguasa yang berwenang dalam hal ini Kepala Daerah dengan DPRD. Berpijak
pada ketentuan tersebut, tesis ini mengangkat permasalahan berkaitan dengan
“Eksistensi Pengaturan Pajak Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah di Pemerintahan Provinsi Bengkulu”. Dalam penelitian ini digunakan
pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data yuridis empiris.
Penelitian dilakukan pada pemerintahan Propinsi Bengkulu yaitu pada Dinas
Pendapatan Propinsi Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa realisasi
Pengaturan Pajak Provinsi di Pemerintahan Provinsi Bengkulu telah mengacu
pada peraturan yang berlaku yaitu UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan dalam bentuk Perda yang
mengatur mengenai Pajak Provinsi, namun dalam realisasinya belumlah optimal.
Hal ini disebabkan karena tidak pernah digunakan hak prakarsa DPRD (inisiatif)
dan hanya eksekutif yang membuat Raperda seharusnya seperti yang
diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, sehingga ada beberapa Perda yang
belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengaturan pajak daerah di Pemerintahan
Provinsi Bengkulu belum secara optimal dapat meningkatkan sumber pendapatan
asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi pungutan pajak daerah dan
konstribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Bengkulu. Pemerintah
Provinsi Bengkulu telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatan PAD
seperti peningkatan tax autonomy, tax base dan perbaikan perpajakan serta
dilakukannya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD.