ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi Kasus Kawasan Jalan Suprapto Kota Bengkulu)

Penelitian ini berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu
Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis” (Studi Kasus Kawasan Jalan
Suprapto). Latar belakang peneliti mengangkat penelitian ini adalah untuk melihat bentuk
implementasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam
menanggulangi gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimanakah bentuk implementasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota tersebut.
Fokus penelitian ini diarahkan untuk memberikan suatu gambaran asumsi dan penilaian
terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu dalam penanggulangan gelandangan dan
pengemis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif dengan dengan tiga teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, hasil
wawancara mendalam, dokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik analisis
kebijaksanaan melalui empat langkah pokok yaitu pengkajian persoalan, perumusan
alternatif, penilaian alternatif dan perumusan rekomendasi. Informan secara keseluruhan
berjumlah 15 orang, terdiri dari 3 orang berasal dari unsur pelaksana kebijakan, 2 orang
berasal dari masyarakat dan 10 orang berasal dari kelompok sasaran kebijakan yang dibagi
masing-masing 5 orang untuk gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian : terdapat faktor
yang membedakan secara kualitas diantara berbagai persepsi yang telah disampaikan,
faktor yang mempengaruhi ialah kualitas pengetahuan dari latarbelakang pendidikan yang
ditempuh oleh masing-masing kategori tersebut. Sehingga sangat menentukan bagaimana
kedua kategori dalam merespon dan memberikan persepsi terhadap implementasi kebijakan
Pemerintah Kota Bengkulu dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Selain itu di
dalam implementasi kebijakan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang ada di
dalam diri pelaksana kebijakan seperti minimnya dana yang tersedia, terbatasnya SDM,
belum tersedianya Panti Sosial khusus gelandangan dan pengemis di Propinsi Bengkulu,
tidak ada koordinasi dengan pihak luar yaitu ; Sektor Swasta, LSM atau Instansi
Pemerintah lainnya yang bergerak dibidang yang sama dan adanya timpang tindih
pekerjaan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Propinsi Bengkulu. Sedangkan
kelompok sasaran kebijakan juga terdapat faktor penghambat yaitu tidak adanya kemauan
dalam diri mereka untuk melakukan perubahan dalam pola hidupnya, sehingga kebijakan
yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kurang mendapat dukungan dari
kelompok sasaran kebijakan. Yang mengakibatkan implementasi kebijakan Pemerintah
Kota Bengkulu dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis tidak sesuai antara
perencanaan yang telah dibuat dengan kebutuhan yang ada. Kesimpulan akhir dari
penelitian ini adalah bahwasanya Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu yang tertuang di
dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Bengkulu Tentang
Pelaksanaan Penertiban Gelandangan, Pengemis dan PSK Liar dalam Wilayah Kota
Bengkulu, tidak ada proses tindak lanjutnya dan implementasi tersebut tidak berjalan
dengan baik.