PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU ILEGAL (ILLEGAL LOGGING)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sinkronisasi antara pengaturan
pertanggungjawaban pidana dalaam illegal logging antara KUHP dan Undang-
Undang Kehutanan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan
pertanggungjawaban pidana dalam illegal logging dan untuk mengetahui sinkronisasi
mengenai pertanggungjawaban pidana dalam illegal logging menurut KUHP dengan
UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, sumber data dan jenis data
adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustakan,
serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif .Bahwa pengaturan pidana
dalam illegal logging menurut UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun
2004 tentang kehutanan tindak pidananya diatur dalam Pasal 50 dan sanksinya diatur
dalam Pasal 78 sedangkan di dalam KUHP dapat diancam dengan tindak pidana
pencurian dalam Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365, Tindak pidana pemalsuan dalam
Pasal 263, tindak pidana dalam Pasal 372 dan tindak pidana penadahan dalam Pasal
480 KUHP.Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam Pasal
78 ayat 14 UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang
kehutanan, sedangkan dalam KUHP tidak secara tegas mengatur tentang
pertanggungjawaban pidana korporasi.Sinkronisasi yang terdapat dalam Pasal 50 ayat
3 huruf e UU Nomor 41 tahun 1999 jo Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan
dengan Pasal 362 KUHP dan Pasal 5 ayat 3 huruf f UU Nomor 41 tahun 1999 jo
Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan dengan Pasal 480 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.