PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

Tujuan Utama penelitian ini adalah: pertama, Untuk mengetahui singkronisasi
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemekaran desa. Kedua, Untuk
mengetahui pelaksanaan pemekaran desa di kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten
Kaur. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan penelitian yuridis empiris dengan
analisis data secara yuridis kualitatif dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Hasil
penelitian yang di dapatkan adalah; Pertama, Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur tentang Desa dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pemekaran desa telah sinkron, Kedua Pembentukan desa dengan jalan pemekaran desa
yang dilakukan di kecamatan Tanjung Kemuning kabupaten Kaur pada tahun 2008 jika
dilihat dari tujuan pemekaran desa telah sesuai dengan aturan namun jika dilihat dari
syarat-syarat dan tata cara belum memenuhi persyaratan dan belum sesuai dengan tata
cara sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.