PERTANGGUNGJAWABAN KONSORSIUM ASURANSI TKI DALAM MEMENUHI HAK ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
yang tidak terpenuhi, khususnya hak Asuransi oleh Konsorsium Asuransi TKI.
Dimana Konsorsium Asuransi TKI adalah pihak yang diberikan tanggung jawab oleh
Pemerintah untuk menyelenggarakan Program asuransi TKI diantara banyaknya
permasalahan yang dihadapi TKI. Permasalahan yang diteliti mengenai
Pertanggungjawaban Konsorsium dalam memenuhi hak asuransi TKI. Penelitian ini
bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pengaturan mengenai asuransi TKI
menurut
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. (2) Pelaksanaan
Tanggung jawab Konsorsium dalam memenuhi hak asuransi TKI. (3) Mengetahui
kendala-kendala yang dihadapi oleh Konsorsium Asuransi TKI dalam melaksanakan
tanggung jawabnya memenuhi hak asuransi TKI. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa: (1) Setiap TKI wajib ikut
serta dalam program asuransi TKI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, yang diselenggarakan oleh konsorsium
yang ditelah diberikan kewenangan oleh pemerintah. (2) Pertanggungjawaban
Konsorsium Asuransi TKI dalam memenuhi hak asuransi TKI juga melibatkan
PPTKI/PPTKIS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga kementerian luar
negeri. (3) Dalam proses penyelesaian klaim asuransi TKI juga terdapat berbagai
kendala, baik itu dari faktor internal konsorsium, faktor aturan hukum, faktor internal
TKI, PPTKI/PPTKIS, maupun faktor eksternal.