PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah dalam metode pelaksanaan dan proses
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kepahiang sering terjadi kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku
yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, penyelesaian
masalah jika terjadi sengketa dan hambatan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian, cara
penyelesaian jika sengketa, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering
terjadi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di
kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang. Data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang
dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian,
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang sebagian besar telah mengikuti aturan
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 namun pada penunjukkan langsung pernah terjadi
kesalahan yang bertentangan dengan peraturan, sengketa yang pernah terjadi dalam
pelaksanaan perjanjian yaitu penyedia barang mengundurkan diri, penyedia barang
terlambat menyelesaikan pekerjaan, dan penyedia barang belum mengerjakan
pekerjaan sesuai dengan waktu, namun perselisihan tersebut diselesaikan secara
musyawarah dan apabila tidak terselesaikan kedua pihak sepakat diselesaikan di
Pengadilan Negeri setempat. Hambatan yang timbul dari pihak pelaksana pekerjaan
biasanya masalah waktu pemborongan, hambatan dari pihak pengelola yaitu
penyelesaian pembayaran hasil pekerjaan kepada pihak rekanan yang disebabkan
pejabat penandatangan berkas untuk kelengkapan pencairan tidak ada ditempat. Atas
hal tersebut, biasanya dibicarakan secara musyawarah. ( Pengadaan barang/jasa-
kontrak – Perpres Nomor 54 Tahun 2010 )