ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK LANDASAN PACU BANDARA FATMAWATI SOEKARNO KELURAHAN SUKARAMI KOTA BENGKULU

Pada akhir tahun 2011 di Kota Bengkulu telah dilakukan pengadaan tanah
yang akan digunakan sebagai perluasan landasan pacu Bandara Fatmawati Bengkulu.
Dalam pengadaan tanah tersebut terdapat tanah hak milik masyarakat yang harus
dibebaskan. Luas tanah yang dibebaskan untuk perluasan landasan pacu tersebut
adalah 19.352 M2 atau sekitar 1,9 hektar. Untuk membebaskan tanah milik
masyarakat yang berstatus hak milik tersebut telah dibentuk tim. Akan tetapi, setelah
pembebasan tersebut muncul beberapa permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah:
1). Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk
Landasan Pacu Bandara Fatmawati Soekarno Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu.
2). Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan
Pengadaan Tanah Untuk Landasan Pacu Bandara Fatmawati Soekarno Kelurahan
Sukarami Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu
penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Untuk memperoleh data primer
ini, menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap kelompok informan yang
telah ditentukan, yakni informan yang berasal dari kelompok formal dan informal.
Untuk menganalisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa
data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi
dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode berpikir
deduktif-induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Pelaksanaan pengadaan tanah
untuk pembangunan perpanjangan landasan pacu Bandara Fatmawati Soekarno
Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap penetapan lokasi,
Sosialisasi dan Iventarisasi tanah yang akan dibebaskan, musyawarah mengenai
bentuk dan besarnya ganti kerugian, pembayaran ganti rugi, pelepasan dan
penyerahan hak atas tanah. 2). Terdapat beberapa hambatan dalam pengadaan tanah
untuk pembangunan perluasan landasan pacu Bandara Fatmawati tahap II, yaitu:
adanya jalan umum yang masuk ke dalam koridor areal pembebasan tanah, adanya
sertifikat ganda, sulitnya untuk menentukan harga ganti rugi tanah.