ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Di Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong)

Pertanian merupakan salah satu sektor penting, dimana sektor ini
berhubungan dengan ketahanan pangan suatu negara. Oleh karena itu maka
seharusnya lahan pertanian mendapat perlindungan khusus dari pemerintah untuk
menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Kabupaten Rejang Lebong adalah salah
satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Di Kabupaten Rejang Lebong
Alih fungsi Lahan justru terjadi karena sarana produksi dibukanya jalan pertanian
yang pada awalnya dimaksudkan untuk kelancaran penyaluran hasil produksi
pertanian kini malah menjadi ancaman yang serius untuk keberlangsungan lahan
pertanian itu sendiri. Tujuan penelitian untuk dapat mengetahui status lahan
pertanaian pangan di Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong dan untuk
dapat mengetahui faktor yuridis yang menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan
untuk penggunaan nonpertanian serta kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian yang
dilakukan dengan cara membedah buku, karya tulis, artikel yang telah ada dan
didefinisikan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah faktor ekonomi masyarakat sekitar
dan faktor pembangunan di kawasan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong. Serta
kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten rejang lebong dalam mengatasi alih
fungsi lahan pertanian setelah berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2009 di
Kelurahan Talang Benih yaitu kebijakan dalam bidang pertanahan, yaitu kebijakan dalam
pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi lahan.