PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA BENGKULU

Peraturan mengenai Pajak Restoran di Kota Bengkulu yang menjadi salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertuang didalam Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 untuk menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, dalam tatanan praktek keefektifitasan
berlakunya Peraturan Daerah yang baru masih belum sesuai dengan tertera dalam
pasal yang ada dalam peraturan daerah karena adanya penunggakan pajak restoran
daerah Kota Bengkulu dengan nilai yang cukup tinggi. Penulisan skripsi ini bertujuan
untuk mengetahui pelaksanaan, faktor hambatan dan upaya yang dilakukan dalam
penerapan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011. Jenis penelitian yang dilakukan
adalah normatif, pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang
mengkaji aturan-aturan yang berlaku internasional maupun nasional, terutama
peraturan yang berkenaan dengan pajak daerah, lalu didukung pendekatan wawancara
kepada responden, menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait
dengan substansi Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara kepustakaan
(library research), setelah bahan hukum telah terkumpul dilakukan analisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
beberapa diantaranya faktor hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2011 adalah tidak adanya peraturan teknis dari Peraturan Daerah tersebut,
kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi
daerah khususnya mengenai Pajak Restoran tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan
dalam penerapan Peraturan daerah tersebut adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Bengkulu, dalam upaya meningkatkan hasil
pemungutan pajak restoran dengan membuat peraturan pelaksana perda sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tanpa bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya,dan
seharusnya pemungutan pajak dilakukan merata kepada seluruh subyek pajak restoran
tanpa memandang dari penghasilan yang didapat.