PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI KOTA BENGKULU

Transportasi bus merupakan salah satu faktor penting didalam mewujudkan
proses kelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan angkutan
umum, angkutan bus merupakan salah satu sarana transportasi antar kota antar
provinsi yang tidak luput dari berbagai ancaman pelanggaran maupun ancaman
kejahatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tanggung jawab
perusahaan bus terhadap penumpangnya. Tujuan penelitian perlindungan pengguna
jasa transportasi bus antar kota antar provinsi di Kota Bengkulu adalah untuk
mengetahui Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan dengan
angkutan umum dan bagaimanakah tanggung jawab para pengangkut dalam
pengangkutan dengan angkutannya. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti
menggunakan metode penelitian sosiologis/empiris, yang memperoleh data dari data
primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing data.
kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan
dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya menjawab permasalahan yang
diteliti.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
dalam
menyelenggarakan
pengangkutan, pengangkut yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan
pelayanan jasa angkutan bagi penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan
dan karena kesalahan pengangkut menyebabkan penumpang mendapat kerugian,
maka dalam hal ini penumpang dapat melakukan penuntutan ganti rugi secara
perdata. Sedangkan untuk perbuatan atau kesalahan pengangkut yang menimbulkan
ketidaknyamanan bagi penumpang serta melanggar ketentuan dalam UULLAJ maka
atas pelanggaran tersebut pengangkut dapat dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan
sanksi pidana tersebut tentunya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh
pengangkut dan penjatuhan pidana ini diberikan melalui putusan pengadilan. Akan
tetapi penyelesaian sengketa atas tindakan yang dilakukan oleh pengangkut tidak
hanya bisa dilakukan melalui media pengadilan saja tetapi dapat juga dilakukan diluar
pengadilan sesuai dengan Pasal 236 UULLAJ dimana penyelesaian diluar pengadilan
mempunyai banyak keuntungan antara lain : Para pihak sendiri yang melakukan
perundingan secara langsung dengan pihak lainnya, Para pihak memiliki kebebasan
untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut
kesepakatan mereka, Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur
penyelesaiannya, Para pihak dapat menghindari perhatian publik sehingga nama
masing-masing pihak bisa dijaga dari pihak luar, Para pihak akan selalu berupaya
mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak.