KEDUDUKAN ALAT BUKTI WEBSITE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini nampaknya juga belum
bisa teratasi secara tuntas. Inilah salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah
untuk saat ini. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk
melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan
warga negara dari aksi terorisme. Salah satunya dengan bentuk melalui penegakkan
hukum termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya
ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak
pidana terorisme merupakan tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime),
sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (extraordinary measure).
Dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, pengaturan alat bukti berupa informasi
elektronik dan dokumen elektronik dalam hal ini website sangat diperlukan,
alasannya aksi terorisme semakin gencar dan menghalalkan segala cara untuk dapat
beraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan website menurut
Hukum Positif di Indonesia dan untuk mengetahui sinkronisasi alat bukti website
dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
dengan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yuridis
normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif artinya permasalahan yang ada
diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur
yang ada kaitannya dengan permasalahan. Perundangan kita telah mengakui
keberadaan bukti elektronik, meskipun kedudukannya masih sangat rendah (tidak
dapat berdiri sendiri) jika dibandingan dengan alat bukti yang ada di dalam pasal 184
KUHAP. Telah terdapat aturan mengenai penggunaan alat bukti digital berupa
website dalam hukum positif di Indonesia, khususnya yang mengatur ketentuan
Hukum Acara Pidana. Sinkronisasi alat bukti website di dalam Undang-undang No.
15 Tahun 2003 dengan KUHAP sangat jelas terlihat, hal ini dapat kita temukan pada
Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ayat (1) dan juga memperkenalkan
suatu alat bukti yang baru dalam hukum acara pidana.