PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRUK ANGKUTAN BATU BARA YANG MELEBIHI BEBAN DI KOTA BENGKULU

anyaknya kendaraan angkutan barang seperti truk sawit, truk barang lainya
serta khususnya truk angkutan batu bara yang melintasi jalan Kota Bengkulu yang
melebihi beban berat atau bertonase lebih membuat jalan di Kota Bengkulu saat ini
menjadi berlubang dan rusak parah akibat tidak mampu menahan berat beban yang
melebihi batas kapasitas berat beban jalan di dalam Kota Bengkulu. Permasalahan
yang terdapat dalam judul ini yaitu Bagaimana penagakan hukum terhadap truk
angkutan batu bara yang melebihi beban di Kota Bengkulu dan Apa yang menjadi
hambatan dalam penegakan hukum terhadap truk angkutan batu bara yang melebihi
beban di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
bersifat empiris. Penelitian di laksanakan di Kota Bengkulu. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder, proses pengolahannya dengan data editing dan
coding, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang
dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif dan sebaliknya dari induktif-deduktif
yang akhirnya menjawab masalah yang diteliti. Hasil penelitian menurut data yang
diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap truk angkutan batu bara melebihi beban
di Kota Bengkulu belum dapat dilakukan secara maksimal dan baik dikarenakan
sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggaran truk batu bara yang
melebihi beban sebagian besar hanya sanksi denda dan sanksi denda tersebut
maksimal hanya Rp.500.000,-. Sehingga sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh truk batu bara yang melebihi beban tidak efektif. Hambatan-hambatan dalam
penegakan hukum terhadap truk angkutan batu bara adalah kurangnya Sumber Daya
Manusia dalam mengawasi truk batu bara dalam 1x24 jam, kurangnya koordinasi
antara pengusaha batu bara, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam
mengawasi pengemudi truk batu bara yang melakukan pelanggaran, Belum adanya
perbaikan terhadap jembatan timbang yang mengalami kerusakan. Kesimpulan bahwa
penegakan hukum terhadap truk angkutan batu bara belum dapat dilaksanakan
dengan baik karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan dalam
penegakan hukum terhadap truk angkutan batu bara yang melebihi beban di Kota
Bengkulu adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung penertiban dan
pengawasan terhadap truk batu bara melebihi beban di Kota Bengkulu, kurangnya
koordinasi yang baik antara Pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Darat, Pemerintah
Daerah, dan Pengusaha Batu Bara dalam melakukan pengawasan dan penertiban truk
batu bara yang melebihi beban di Kota Bengkulu.