PENGATURAN MENGENAI PEMBAGIAN WILAYAH LAUT MENURUT PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya konflik nelayan yang
terjadi diberbagai daerah di Indonesia akibat penafsiran yang keliru terhadap
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
di mana nelayan menganggap bahwa telah terjadi pengkaplingan wilayah laut
sehingga timbul pemikiran bahwa laut yang menjadi kewenangan daerah untuk
mengelolanya dianggap sebagai daerah milik satu daerah. Permasalahan yang
diteliti adalah pengaturan pembagian wilayah laut menurut ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Implikasi yuridis pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembagian
wilayah laut menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
implikasi yuridis dari pengaturan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan
adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian bahwa dengan
adanya pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah
memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan wilayah
laut yang ada di daerahnya masing-masing, untuk Propinsi diberikan
kewenangan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau
kearah perairan kepulauan, sedangkan implikasi yuridis dari pengaturan ini
adalah perbedaan penafsiran terhadap pengaturan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dengan perspektif solusi adalah Judicial Riview
terhadap ketentuan Pasal 18 tersebut serta sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan yang ada di tiap daerah, akibat hukum yang timbul dari pengaturan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah konflik secara vertikal,
horizontal serta konflik antar regulasi dengan perspektif solusi pendekatan
dengan cara “benar-salah” (right based), dan pendekatan dengan cara
penggalian kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa (interest
based).