MANAJEMEN PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2
bagian yaitu faktor interen dan faktor eksteren.Faktor intern adalah faktor kejiwaan,
faktor biologis, faktor moral, balas dendam dan trauma masa lalu. Faktor eksteren
adalah faktor budaya, faktor ekonomi, minimnya kesadaran perlindungan anak
dilingkungan, paparan pornografi, lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman,
dan disharmoni antar perundang-undangan terkait masalah anak. Pemerintah Kota
Bengkulu juga menganggap perlunya lembaga yang memperhatikan perlindungan anak,
hal ini sesuai dalam Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 23 tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak tugas dari DP3AP2KB
adalah UPTD PPA mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas
dibidang perlindungan perempuan dan anak Kota Bengkulu. Penelitian ini difokusan
mengenai manajemen pelayanan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak studi
DP3AP2KB. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pelayanan
korban tindak kekerasan seksual terhadap anak studi DP3AP2KB Kota Bengkulu.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif untuk
menguraikan hasil pengamatan di lapangan dan menganalisis hasil wawancara yang
diperoleh. Aspek penelitian ini aspek dalam standar operasional pelaksanaan standar
minimal pelayanan Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak dalam Sigiro &
Bagus (2021:221), yaitu pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan,
pelayanan rehabilitas, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan
reintegrasi sosial. Temuan peneliti dilapangan mengenai manajemen pelayanan korban
kekerasan seksual terhadap anak studi DP3AP2KB Kota Bengkulu memiliki faktor
penghambat dalam memberikan pelayanan dalam penyelesaian korban antara lain
terbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak terstandarisasi, persepektif
masyarakat, payung hukum, dan terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum
tentang substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi
perempuan dan anak korban kekerasan.