TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL TERSANGKA / TERDAKWA KORUPSI MENINGGAL DUNIA

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis mengenai Kewenangan
Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan
negara dalam hal tersangka / terdakwa korupsi meninggal dunia. Metode penelitian
yang digunakan dalam skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum
normatif. Hukum normatif dapat dikonsepkan sebagai penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dari hasil yang
telah diperoleh oleh peneliti ialah kejaksaan mempunyai wewenang sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha
negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di
luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah Pelaksanaan
kewenangan pengembalian kerugian keuangan negara itu harus dilakukan melalui
Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada unit kejaksaan setempat sesuai dengan
tingkatan masing-masing dimana pimpinan Kejaksaan akan menunjuk dua orang
Jaksa Pengacara Negara atau lebih untuk menangani lebih lanjut. Hambatan dalam
pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dipengaruhi oleh faktor sarana
prasarana atau biaya, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya
korupsi masyarakat.