TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN AKSES INFORMASI HASIL INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT UDARA BERDASARKAN PASAL 359 UNDANG�UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menutup
akses penggunaan hasil investigasi kecelakaan pesawat udara sebagai alat bukti
dalam proses peradilan dan membatasi akses sejumlah informasi hasil investigasi
kecelakaan pesawat udara. Hal ini jelas bertentangan dengan hak atas informasi
yang dijamin dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan mengenai pembatasan akses informasi hasil investigasi
kecelakaan pesawat dan meninjau implikasi hukum yang timbul akibat adanya
pengaturan tersebut. Metode penelitan yang digunakan adalah jenis penelitian
yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan mengenai pembatasan akses informasi hasil investigasi kecelakaan
pesawat udara bertentangan satu sama lain dan tidak memberikan ruang bagi
publik untuk mengakses hasil investigasi kecelakaan pesawat secara utuh. Adapun
implikasi hukum akibat pembatasan akses informasi hasil investigasi kecelakaan
pesawat udara ialah terbatasnya upaya hukum korban dan keluarga korban untuk
memperoleh ganti kerugian di pengadilan dan berimplikasi pada minimnya
tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas informasi warga negara. Guna
mengatasi problematika tersebut, diperlukan adanya perubahan terhadap
ketentuan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
untuk menjamin hak atas informasi yang harus dipenuhi, dihormati, dan
dilindungi oleh Negara.