TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA KEBIRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Kekerasan seksual sangat marak terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi
sebuah landasan dari terciptanya pidana kebiri kimia yang diberikan
kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia merupakan
pemberian pidana tambahan untuk memberikan efek jera bagi pelaku
kekerasan seksual terhadap anak karena penjatuhan pidana penjara
dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap
anak di Indonesia. Akan tetapi dalam pengaturannya pidana kebiri kimia
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena pemberian zat kimia
kepada terpidana merupakan tindakan penyiksaan fisik yang sesungguhnya
Negara menjamin Hak Asasi Manusia untuk tidak disiksa. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pidana kebiri
dan tata cara pelaksanaan kebiri di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan adalah menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan
penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Prosedur
pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumentasi. Pengolahan
bahan hukum dilaksanakan dengan cara editing. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pidana kebiri di Indonesisa secara hukum sah
menurut peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, akan tetapi
masih menjadi perdebatan apakah pidana kebiri merupakan pelanggaran
HAM atau tidak. Tata cara pelaksanaan pidana kebiri yaitu dilakukan
penilaian klinis terhadap pelaku, kesimpulan terhadap penilaian klinis dan
pelaksanaan pidana kebiri