DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BENGKULU

Putusan hakim yang berkualitas harus didasari pertimbangan dan dasar
hukum yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang�Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan yakni pidana denda. Hakim
memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu
kurungan pengganti denda (subsider) terhadap perkara korupsi yang telah terbukti
di Pengadilan. Namun, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak
mengatur dengan jelas mengenai penentuan jumlah denda dan lamanya waktu
kurungan pengganti denda oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dasar pertimbangan hakim menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu
kurungan pengganti denda pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor
Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian
menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan
studi dokumen. Data yang didapat kemudian diolah dengan teknik coding dan
editing, serta dianalis dengan metode induktif-deduktif atau sebaliknya. Hasil
penelitian menyatakan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim
menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu kurungan pengganti denda
(subsider) pada tindak pidana korupsi tidak cukup memberikan keadilan bagi
masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat pengaturan hukum yang
mengatur dengan rinci tentang pertimbangan atau ukuran bagi hakim menentukan
jumlah pidana denda dan lamanya waktu kurungan pengganti denda (subsider) pada
tindak pidana korupsi, sehingga pertimbangan subyektif hakim menjadi ukuran
yang paling menentukan, dan alternatif pengganti pidana denda yang berlaku saat
ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi, karena tidak
seimbang dengan bobot pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 jo Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.