PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA YANG TERDAFTAR DALAM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) SECARA SEPIHAK OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi.
Salah satu wujud demokrasi yakni adanya pemilihan umum. Dalam tahapan
pemilihan umum sering terjadi pendaftaran keanggotaan partai politik secara
sepihak oleh partai politik kedalam sistem informasi partai politik yang
mengakibatkan hilangnya hak warga negara untuk terlibat sebagai penyelenggara
pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu harus melindungi hak warga negara
termasuk penggunaan sistem informasi partai politik (sipol). Tujuan penelitian ini
adalah untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai perlindungan
hak warga negara yang terdaftar dalam sistem informasi partai politik secara
sepihak oleh partai politik dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat
dilakukan warga negara atas penetepan secara sepihak oleh partai politik.
penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data melalui
wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
perlindungan hak warga negara yang terdaftar dalam sistem informasi partai
politik secara sepihak oleh partai politik belum memiliki regulasi atau aturan
hukum yang jelas, sehingga terjadi kekosongan hukum. Adapun upaya hukum
yang dapat dilakukan warga negara yakni upaya hukum litigasi melalui peradilan
dan non litigasi melalui upaya administratif.