KEDUDUKAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PROSES BERACARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa dirugikan oleh hasil
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat mengajukan
permohonan yang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat
Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, memahami serta mengetahui siapa para
pihak dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dan dimana kedudukan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta apakah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berkenaan dengan
permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yang dimohonkan oleh
Pejabat Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan peraturan lainnya. Selanjutnya mengumpulkan bahan
hukum melalui media online dan offline, lalu dianalisis menggunakan metode
yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat Pemerintahan
sebagai pihak pemohon dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai pihak
termohon. Adapun bentuk pertanggungjawaban Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah adalah dengan didudukkan sebagai termohon. Dalam hal Putusan
Pengadilan menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang maka Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah dapat dikenakan hukuman disiplin sedang
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.